Tantangankedua, Havas katakan, adalah memanfaatkan segala kekayaan laut Indonesia serta alur laut navigasi bagi kemaslahatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Karena posisi geostrategis Indonesia, alur laut navigasi Indonesia tidak hanya menghubungkan pulau-pulau di dalam perairan kepulauan Indonesia. Besarnyawilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70 persen, dapat dimanfaatkan. Salah satunya, untuk segi pangan. Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GPD yang rendah, atau sekitar 30 persen dari sumbangan hasil laut. Liputan6com, Tanah Bumbu - Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu menyampaikan bahwa selama ini kita telah memunggungi lautan. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan fakta bahwa Indonesia sebenarnya sangat tergantung pada hasil laut. "Padahal, kekayaan kita ada di laut, sumber daya alam kita ada di laut," kata Presiden saat memberikan sambutan pada Puncak Budaya Fast Money. Darilaut – Hasil riset potensi berbasis kekayaan laut Indonesia oleh industri lokal masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terbukti masih minim industri lokal yang memanfaatkan sumber daya saat ini baru berperan sebagai pemasok bahan baku dalam industri-industri berbasis sumber daya laut di negara-negara maju. Seperti di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan baku industri yang dimakasud antara lain rumput laut, teripang, kuda laut, dan beberapa biota komersial Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Yan Riyanto, mengatakan sinergi lembaga riset dengan industri, baik industri besar, kecil, dan menengah belum yang menurutnya menjadi salah satu penyebab hasil riset dalam negeri kurang dimanfaatkan.“Oleh karena itu, ke depan LIPI akan terus memperbaiki ekosistem riset dan inovasi, mengundang industri melakukan riset di kawasan sains dan teknologi, membuka akses ke berbagai lab dan instrumen di LIPI, agar terbangun sinergi dengan dunia industry,“ ungkap Yan. Untuk itu, bioprospeksi laut mendorong berkembangnya industri berbasis inovasi produk hasil laut. Bioprospeksi meliputi kegiatan eksplorasi, pengungkapan potensi, dan pemanfaatan sumber daya laut yang mendapatkan sumber-sumber senyawa baru seperti senyawa kimia, gen, organisme, dan produk alami senyawa dan produk turunannya, memiliki nilai ilmiah dan berpotensi dikomersialisasikan. Antara lain menjadi produk pangan dan obat kesehatan tanpa mengesampingkan pelestarian keanekaragaman upaya harmonisasi dan sinergitas litbangjirap iptek dengan industri, Pusat Unggulan IPTEK PUI Bioprospeksi Laut LIPI mengadakan webinar nasional secara virtual dengan tema “Pengembangan Produk Pangan dan Kesehatan Berbasis Kelautan” Kamis 3/6.Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Puspita Lisdiyanti mengatakan hasil riset terkait pengembangan produk pangan dan kesehatan berbasis kelautan telah dirancang sesuai yang dibutuhkan oleh industri dan UMKM. Komunikasi dan kolaborasi diharapkan terus berlangsung, sehingga terjadi ekosistem yang sinergi dan saling Koordinator PUI Bioprospeksi Laut, Linda Sukmarini, dengan adanya sinergi antara litbang dengan masyarakat pengguna dalam hal ini industri dan UMKM, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor produk dimanfaatkannya teknologi hasil penelitian dari bangsa sendiri, khususnya untuk produk-produk berbasis kelautan hasil bioprospeksi, menjadi target lanjutan dari riset bioprospeksi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian-LIPI Ocky Karna Radjasa mengatakan banyak potensi yang disebut dengan untapped marine biodiversity belum optimal yang dikaitkan dengan keunikan habitat laut seperti suhu tinggi dan rendah, tekanan tinggi, dan tingkat keasaman yang tinggi baik pada daerah pesisir hingga lingkungan laut dalam yang ekstrim. › Ekonomi›Kekayaan Laut Perlu Dikelola... Pengelolaan kekayaan laut dinilai perlu dilakukan secara bijak. Peta jalan harus disusun untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim tahun 2045. OlehBM Lukita Grahadyarini 3 menit baca Kompas/Totok Wijayanto Pekerja mengumpulkan ember penampung ikan untuk dimasukkan kembali ke atas kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Jumat 17/9/2021.JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak untuk menjaga kepentingan generasi mendatang. Cara pandang yang keliru terhadap laut harus Joko widodo mengemukakan, laut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan serta sumber penghidupan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak. ”Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya maritim itu perlu, tetapi harus secara arif dan bijak,” kata Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Maritim Nasional 2021, Kamis 23/9/2021. Hari Maritim diperingati sejak 23 September mengatakan, penangkapan ikan di laut dinilai perlu, tetapi pola penangkapan harus dilakukan secara terukur sesuai dengan asas keberlanjutan sumber daya laut. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bijak akan mendorong Indonesia menjadi negara kuat dan makmur berbasis kekuatan Wijayanto Ikan tongkol ditata di atas bak truk setelah didaratkan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakata Utara, untuk kemudian disimpan ke gudang berpendingin, Rabu 11/8/2021.Pemerintah, kata Presiden, juga berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat kepulauan melalui pembangunan pelabuhan besar, pelabuhan kecil di pulau kecil dan terisolasi, serta menghubungkan antarpulau melalui tol laut untuk memudahkan mobilitas barang dan penduduk antarpulau, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Industri perkapalan juga akan terus diupayakan, tidak sekadar industri pembuatan kapal, tetapi juga jasa perhubungan dan logistik skala juga Tantangan Berat Indonesia Menuju Poros Maritim DuniaPulau-pulau kecil, meski jauh dari pusat ekonomi nasional, memiliki potensi tinggi, antara lain untuk industri berbasis laut, wisata bahari, potensi industri obat dan suplemen obat yang berbasis kekayaan hayati. Pemanfaatan potensi itu perlu dioptimalkan agar menjadi basis pemerataan ekonomi, dengan dukungan teknologi dan ilmu menambahkan, identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim perlu terus diperkuat dan dikokohkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, cara pandang yang keliru terhadap laut harus diubah.”Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, melainkan laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, melainkan laut adalah tempat kita bersandar hidup,” ujar DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Kapal Tol Laut terus beroperasi untuk mengangkut hasil komoditas dari Papua ataupun pengangkutan komoditas lainnya dari luar daerah jalanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat terwujud jika mampu mengelola segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang berikutnya pada 2025-2045 merupakan kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran jangka panjang untuk pembangunan dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas terkait dengan pembangunan kemaritiman agar dapat mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban kemaritiman saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada kompetisi dunia yang semakin ketat, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi untuk bersaing. Produktivitas harus bisa ditingkatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang membaik, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi, dan regulasi yang kondusif bagi dunia MPR Bambang Soesatyo mengemukakan, langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dinilai tepat dan visioner. Potensi laut yang bisa dikelola dan dikembangkan masih sangat besar. Lebih dari 80 persen perdagangan dunia lewat laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia.”Untuk mengoptimalkan sektor kemaritiman, perlu pengembangan maritim secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antarpulau, serta pembangunan sumber daya manusia,” DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengemukakan, Indonesia perlu bersatu menjaga entitas dan kekayaan maritim Indonesia dengan menjaga setiap pulau di Indonesia agar tetap berada dalam satu ikatan NKRI. Pergantian tahun dari 2021 ke 2022 dijadikan momentum oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan KP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih baik lagi. Untuk itu, strategi dan perencanaan juga terus diperbarui untuk mewujudkan sektor KP bisa berlari kencang Salah satu tujuan utama yang dijalankan adalah mengembangkan ekonomi kelautan berkelanjutan EKB atau sustainable ocean economy yang diharapkan bisa mendorong percepatan produksi perikanan dan kelautan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan Tetapi, ditengah optimisme bisa mewujudkan EKB atau ekonomi biru, Indonesia menghadapi tantangan berat terkait kesehatan laut. Tanpa laut yang sehat, semua strategi dan perencanaan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan sukses Tak hanya itu, tantangan lain juga ada, karena sampai sekarang tidak ada data yang akurat tentang kekayaan laut ocean wealth, kesehatan laut ocean health, dan distribusi manfaat sumber daya kelautan secara berkeadilan ocean equity. Ekonomi kelautan berkelanjutan EKB atau sustainable ocean economy tak hanya menjadi sekedar jargon bagi Indonesia untuk saat ini. Lebih dari itu, dengan semangat baru yang melambung tinggi di awal 2022, EKB dijadikan sebuah misi yang harus bisa berwujud dalam kehidupan sektor kelautan dan perikanan KP. Melalui perencanaan dan strategi yang tepat di bawah kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, EKB juga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di seluruh Nusantara. Dengan demikian, itu bisa mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sayangnya, untuk bisa mewujudkan EKB yang diharapkan, perlu strategi dan perencanaan yang tepat. Hal ini, karena tata kelola sektor KP di Indonesia dinilai masih belum maksimal sampai sekarang. Bahkan, kesehatan laut di Indonesia juga masih di bawah rerata global. Berdasarkan data Ocean Health Index, Indonesia masih menempati urutan nomor 135 dunia dari total 221 negara yang dinilai, dengan skor indeks hanya 65 dari minimal skor standar dunia 71. Penilaian tersebut keluar, karena Indonesia menghadapi persoalan di laut yang mengancam kesehatan ekosistem. Misalnya dampak dari perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perusakan habitat biota laut, dan pencemaran/polusi plastik di laut. baca Kelautan Berkelanjutan Jadi Program Pemulihan Ekonomi Dunia Nelayan Cilacap tengah mencari ikan di sekitar kawasan perairan selatan CIlacap, Jateng. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Di sisi lain, untuk bisa mewujudkan EKB yang diharapkan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir, kesehatan laut harus bisa dijaga dengan baik. Jika tidak, maka semua strategi dan perencanaan yang dilakukan tidak akan berjalan baik. Fakta tersebut menjadi ironi, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas total perairan mencapai kilometer persegi km2, panjang garis pantai km, dan jumlah pulau yang mencapai Padahal, pada 2021 Bank Dunia sudah melakukan penghitungan aset utama pariwisata Indonesia di wilayah laut yang mencapai angka fantastis sebesar USD1 miliar. Kemudian, Indonesia juga menjadi negara kedua di dunia yang memiliki produk domestik bruto PDB perikanan sebesar USD27 miliar dan bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk tujuh juta orang. Semua analisa tersebut dirilis secara resmi oleh Indonesia Ocean Justice Initiative IOJI pada akhir pekan lalu di Jakarta. Menurut IOJI, pada 2015 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD sudah merilis riset bahwa Indonesia bisa mendapatkan kontribusi dari sejumlah industri berbasis laut dengan nilai mencapai USD31,7 miliar terhadap nilai global. “Namun, belum ada estimasi nilai kekayaan laut Indonesia yang diterima secara formal. Perlu ada data aktual tentang kekayaan laut Indonesia untuk menghasilkan rencana pengelolaan laut terbaik,” demikian pernyataan resmi IOJI. Di luar persoalan yang disebutkan di atas, EKB diakui menjadi paradigma yang baru dalam pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Cara berpikir tersebut menjadi solusi untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut, pembangunan ekonomi kelautan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di pesisir dan nelayan kecil. Namun, menurut CEO IOJI Mas Achmad Santosa, upaya untuk mewujudkan EKB juga harus menghadapi tantangan yang berat dan harus dilalui dengan baik. Tantangan itu, di antaranya adalah ketiadaan data yang akurat tentang kekayaan laut ocean wealth, kesehatan laut ocean health, dan distribusi manfaat sumber daya kelautan secara berkeadilan ocean equity. “Juga pembiayaan transformasi pembangunan kelautan ocean finance dan literasi kelautan ocean knowledge,” jelas Otta, panggilan akrab Mas Achmad Santosa. baca juga Beratnya Mewujudkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Suasana bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Tegal, Pantai Utara Jawa, salah satu tempat ikan jenis pari kekeh didaratkan. Foto Wahyu Mulyono Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat untuk mengembangkan rencana pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang menjadi implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 yang sudah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek. Dengan pemetaan yang detail, diharapkan segala persoalan yang muncul sepanjang 2021 bisa diatasi dan dicarikan jalan keluar pada 2022. Salah satu langkah yang bisa dilakukan, adalah dengan menyusun Rencana Pembangunan Laut Berkelanjutan RPLB yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN dan RPJMN. Otta menyebutkan, dalam melaksanakan koordinasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus bisa bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, KKP, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS. Kolaborasi yang penuh komitmen antar lembaga di atas, diharapkan bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat operasional dan teknis. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tiga kemenangan bagi masyarakat people, alam nature, dan ekonomi economy bisa terjadi. “Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik terkait dengan kelautan perlu dipertimbangkan ketiga kepentingan tersebut secara sama dan seimbang,” terang dia. Sementara itu, terkait persoalan keamanan maritim yang sudah menjadi isu kedaulatan sebuah negara, juga dihadapi Indonesia sampai saat ini. Persoalan tersebut muncul bersamaan dengan isu hak berdaulat kapal ikan asing KIA. Selain itu, persoalan sampah plastik yang muncul di laut akibat aktivitas dari atas kapal perikanan, juga masih menjadi masalah yang terus disorot. Hal tersebut, menjadi alasan kenapa pengamanan di laut harus dikelola secara bersama dan berkelanjutan. perlu dibaca Fondasi Kuat untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Sampah di sepanjang pantai Muncar, Banyuwangi, Jatim, pada akhir Juni 2019. Selain di pesisir, sampah juga ada di perairan laut Muncar yang mempengaruhi nelayan mendapatkan ikan. Foto Anton Wisuda/Mongabay Indonesia Ancaman Kedaulatan Otta menyebutkan kalau ancaman yang menjadi perhatian utama terhadap hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Indonesia sepanjang 2021 adalah hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam SDA hayati dan non hayati, serta penelitian ilmiah kelautan. Adapun, sejumlah ancaman itu adalah mencakup aktivitas penangkapan ikan secara ilegal oleh KIA Vietnam di Laut Natuna Utara di wilayah non sengketa masuk hingga 30 mil laut dari pulau terluar, dan ancaman terhadap hak berdaulat oleh kapal-kapal Cina. Ancaman lain, adalah kapal ikan, kapal penjaga laut Cina, kapal riset/survei geologi, dan juga kapal militer. Termasuk, upaya protes yang dilakukan Cina kepada Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi SDA di ZEE. Menurut Otta, ancaman terhadap SDA minyak dan gas, serta penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara juga kini dihadapi Indonesia. Ancaman itu sebagai langkah politik Cina di kawasan tersebut untuk menegaskan klaim wilayah tidak berdasar hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. “Ancaman sampah plastik yang dibuang di laut dari aktivitas berbagai jenis kapal. Selama ini belum ada kajian dan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh di tingkat nasional,” sebut dia. Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Bidang Manajemen Sumber daya Perairan Universitas Halu Oleo Kendari Profesor La Sara, mengatakan, persoalan ancaman kedaulatan negara tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, ancaman masuknya KIA Vietnam dan Cina akan berpotensi kembali terjadi pada 2022 dan bahkan meningkat. Selain itu, yang harus juga diwaspadai adalah perompakan bersenjata yang diantaranya menyamar menjadi nelayan tradisional di Papua, terorisme, dan penyelundupan barang serta obat-obatan ilegal seperti yang terjadi di pulau Lingayan, Sulawesi Tengah. Ancaman yang juga masih akan terus mengintai, adalah alur laut kepulauan Indonesia ALKI yang digunakan oleh kapal-kapal perikanan dan non perikanan. Potensi tersebut muncul, karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan dan juga cakupan wilayah yang luas. baca juga Misi Indonesia Terapkan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Sekelompok nelayan di pantai Jimbaran, Bali. Foto shutterstock Agar semua ancaman di atas bisa diatasi dan bahkan dicegah, dia mengimbau kepada Pemerintah untuk memperkuat koordinasi patroli dan melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Kemudian, perlu juga dilakukan peningkatan upaya untuk menangani sampah plastik di laut melalui kebijakan yang tepat dan terarah. “Termasuk port reception facilities dan pendaftaran, serta pelaporan alat tangkap ikan,” tegas La Sara yang juga Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia itu. Di luar itu, La Sara juga mengingatkan agar Pemerintah Indonesia juga menangani persoalan pemanfataan pulau-pulau kecil, terutama pulau kecil dan terluar; penanganan pencemaran perairan; dan penyelesaian sengketa kapal kandas yang merusak terumbu karang di berbagai daerah. Dia menambahkan, penyebab lemahnya pengawasan dan penindakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ancaman dan pelanggaran di laut, adalah karena terlalu banyak diskusi yang dilakukan di dalam negeri. Setelah itu, baru kemudian disusun dokumen pendukungnya. “Namun, setelah itu juga masih mencari formasi pengawasan yang tepat, dan dihadapkan pada sarana prasarana terbatas, juga anggaran yang terbatas,” tutur dia. perlu dibaca Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut Petugas PSDKP KKP menjaga enam kapal ikan asing berbendera Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara pada Minggu 16/5/2021. Foto Ditjen PSDKP KKP Komitmen Indonesia Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk merealisasikan EKB. Hal itu ditegaskan melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves dalam pertemuan Sherpa Meeting ke-20, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy HLP SOE, pada Rabu 07/07/2021 secara virtual. “Indonesia memiliki komitmen yang konsisten untuk memastikan bahwa 5 pilar Kekayaan Laut, Kesehatan, Equity, Pengetahuan, dan Keuangan di bawah SOE dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Plt. Asisten Deputi Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves Helyus Komar dalam pertemuan tersebut. Komitmen tersebut tercantum dalam visi HLP SOE tentang pengelolaan wilayah laut di bawah yurisdiksi masing-masing negara secara berkelanjutan dan berpedoman pada Sustainable Ocean Plans pada tahun 2025. “Kita harus atasi ketimpangan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta disparitas antarwilayah dapat dikurangi dengan memperkuat konektivitas dan sektor maritim,” tegas Komar dalam rilis Kemenko Marves. Ia menjelaskan bahwa lautan berperan penting dalam mengurangi dampak bencana alam, terumbu karang dan bakau serta meminimalisasi dampak banjir dan tsunami bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah pesisir. Nilai perlindungan tersebut bernilai hampir US$ 639 juta per tahun sumber Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia- Bank Dunia 2021. “Strategi ekonomi biru yang terintegrasi dan lintas sektoral menjadi kunci meningkatkan program pembangunan maritim, pemerataan kesempatan untuk pemberdayaan sumber daya kelautan, dan peningkatan kualitas penghidupan,” tambahnya. Artikel yang diterbitkan oleh biota laut, ekologi pesisir, ekonomi biru, ekonomi kelautan berkelanjutan, featured, kedaulatan maritim, kekayaan laut, kelestarian biota laut, kesehatan laut, kesejahteraan nelayan, komitmen jokowi, perikanan budidaya, Perikanan Kelautan, perikanan tangkap

pengelolaan kekayaan laut belum maksimal karena